"Saya ingin sampaikan bahwa kejaksaan dan jaksa tidak selayaknya ditarik untuk bergabung dalam lembaga baru Polri tersebut karena dengan demikian akan mengurangi independen masing-masing penegak hukum. Kami khawatir dengan adanya tumpang tindih dan terdegradasi satu sama lain institusi penegak hukum yang ada," kata Prasetyo.
Hal tersebut disampaikannya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Densus Tipikor sendiri merupakan usulan Polri. AGEN BOLA TEPERCAYA
Prasetyo meminta Densus melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan penyidikan. Ia juga menyinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi masuk delik materiil.
"Dengan tahapan-tahapan diserahkan ke penuntut umum untuk penelitian dan tidak perlu khawatir akan bolak balik. Pasca adanya putusan MK, bahwa tipikor bukan delik formil, eh delik materiil, jadi harus konkrit dulu, harus ada kerugian negaranya jadi akibat yang ditimbulkan," paparnya. AGEN CASINO TERBAIK
Lantas, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa bertanya balik kepada Prasetyo. Anggota Fraksi Gerindra ini menanyakan dari mana usul atau wacana penggabungan 3 lembaga yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk menangani kasus-kasus korupsi.
"Dari mana ada kabar tiga lembaga ini mau digabung inisiatif siapa ya? Dari pemerintah atau siapa? Kita baru dengar hari ini?" tanya Desmond.
Prasetyo menjawab wacana tersebut berdasarkan hasil pembicaraan informal dengan Polri. "Jadi, Polri sempat pernah sampaikan secara informal ke kami untuk membentuk Densus Tipikor dengan kantor yang sama dan di situ ada unsur Polri dan Kejaksaan. Ini yang tentunya perlu kami pertimbangan dengan alasan-alasan tadi," tuturnya.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menjelaskan kepada Jaksa Agung bahwa tak ada rencana penggabungan tiga lembaga penegak hukum dalam Densus. Dia mengatakan, yang disampaikan Prasetyo salah paham.
"Kami ingin justru ada pemisahan. Jadi yang melidik sidik, nggak boleh menuntut, harus dipisah. Tapi memang harus diatur agar mekanismenya tidak main-main," ucap politikus Golkar itu.
"Maka ini ada missunderstanding soal Densus Tipikor karena kami justru ingin ada pemisahan. Kalau tidak ada pemisahan ya berjalan seperti sekarang ini," sambung Bamsoet. AGEN POKER INDONESIA TERBESAR
SUMBER
0 komentar:
Posting Komentar