Tito menyebut keinginan untuk pensiun lebih cepat itu muncul dari hati kecilnya akibat berbagai persoalan yang membuat pikiran stres.
Pada 26 Oktober 2017 mendatang, Tito baru menginjak usia 53 tahun sementara usia pensiun seorang anggota Polri adalah 58 tahun. Ini berarti Tito memiliki kesempatan untuk menjadi Kapolri hingga 2022. Agen Bola Terpercaya
"Nanti di waktu yang tepat (waktu pensiun disampaikan), yang jelas hati kecil saya tidak ingin sampai selesai 2022, tambah stress nanti kehidupan saya," kata Tito usai menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-71 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (10/7).
Pernyataan Tito ini pertama kali diungkapkan di salah satu stasiun televisi nasional pada Sabtu (8/7). Dalam acara itu dia mengatakan ingin memiliki kehidupan yang lebih santai atau jauh dari stres.
Selain Tito itu mengatakan, sebuah organisasi atau institusi membutuhkan penyegaran agar senantiasa melahirkan sosok pemimpin.
"Bayangkan saya jadi Kapolri enam tahun, anggota organisasi bosan," ujarnya.
Senioritas
Tito resmi menjabat sebagai Kapolri sejak 13 Juni 2016. Ia melanjutkan tongkat kepemimpinan korps baju cokelat yang sebelumnya berada di tangan Jenderal Badrodin Haiti.
Baca juga : Pimpinan MPR Kutuk Keras Terhadap Pembacokan Menimpa Hermasnya Ahli IT
Penunjukan Tito sebagai Kapolri sempat menjadi polemik karena pria kelahiran yang lahir di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1987.
Artinya Tito melompati empat angkatan di atasnya untuk menjadi Kapolri, karena Badrodin merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1982.
Meski akhirnya polemik itu berakhir, pengamat kepolisian dari Institute for Securty and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyebut beban Tito menjadi berat akibat faktor senioritas di jajaran kepolisian. Agen Casino Terbaik
"Sebagai pemegang tongkat Kapolri melewati banyak senior, itu beban yang tak gampang dipikul. Di internal Polri sendiri, banyak faksi-faksi yang punya berbagai latar belakang kepentingan, mulai dari kepentingan ekonomis maupun politis," katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, Tito harus merangkul para seniornya di internal Polri, mulai dari perwira aktif hingga purnawirawan yang memiliki visi dan misi sejalan dalam membangun Polri.
Bambang mengatakan, tantangan utama yang dihadapi Tito sebagai Kapolri adalah membangun landasan yang profesional, modern, dan terpercaya dalam institusi Polri.
"Masalah Tito bukan sekadar melepas jabatan, pensiun dini, tetapi bagaimana membuat landasan bagi pengorganisasian Polri yang modern seperti jargonnya," tutur Bambang.
Landasan ini, menurutnya, akan menjadi acuan bagi sosok Kapolri selanjutnya yang menggantikan Tito.
Kasus bertubi
Selain beban tersebut di atas, Polri di bawah kepemimpinan Tito menghadapi banyak kasus-kasus yang rumit sejak menjelang penyelanggaraan Pilkada DKI Jakarta.
Ujian pertama muncul ketika muncul desakan dari sekelompok masyarakat yang pada akhirnya memaksa Tito mengabaikan aturan yang dibuat Badrodin, Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014.
Dalam aturan tersebut dikatakan, ketika sudah memasuki tahapan pemilu, apalagi masa pendaftaran, maka semua laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, wali kota, maupun gubernur ditangani selesai Pilkada.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pun memproses seluruh masyarakat terkait dugaan penodaan agama yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama. Rangkaian proses itu berlangsung hingga sosok yang akrab disapa Ahok itu ditetapkan sebagai tersangka.
Terorisme juga menjadi masalah yang menyita perhatian Tito. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, ada sekitar empat aksi teror yang terjadi sejak Tito menjabat sebagai Kapolri yakni serangan golok di Pos Polisi Lalu Lintas di Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016 dan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada 24 Mei.
Kemudian, kasus peusukan dua anggota Brimob di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terakhir, sebuah bom panci kembali meledak di sebuah rumah kontrakan di Buah Batu, Bandung pada Sabtu (8/7). Agen Poker Terbesar Indonesia
Masalah terorisme ternyata tidak sebatas aksi teror yang terjadi di Indonesia. Langkah sejumlah warga negara Indonesia berangkat untuk bergabung dengan kelompok militaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pun menjadi isu yang harus dipikirkan oleh Tito.
Selain dua kasus di atas, kasus lain yang sempat mendapat perhatian serius Tito adalah insiden salah tembak yang dilakukan anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan pada 18 April yang menewaskan dua orang dan melukai empat orang lainnya.
Ada juga kasus pemukulan di Akademi Kepolisian yang menyebabkan seorang taruna bernama Brigadir Dua Taruna Adam meninggal dunia. Tito bahkan sampai mencopot Kepala Pembinaan Taruna dan Siswa Direktorat Pembinaan Taruna dan Pelatihan Akpol Kombes Djoko Hari Utomo dan Gubernur Akpol Irjen Anas Yusuf.
Tidak ketinggalan, kasus terbitnya surat keputusan tentang kebijakan prioritas putra daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol Jawa Barat yang menjadi polemik baru.
Tugas berat dan tidak henti-hentinya muncul ini mungkin yang membuat Tito tidak berniat melanjutkan jabatan yang diembannya hingga masa pensiun. Agen Game Slot
sumber
0 komentar:
Posting Komentar