Pemerintah Bayar Tunggakan Utang ke PLN Rp 6 Triliun

EKONOMI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah membayarkan kompensasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 6 triliun dari total tunggakan sebesar Rp 20 trliun di 2019. Jumlah tersebut sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita lihat kita masih punya cash dan kita putuskan hari terakhir 2019. Untuk 2019 ini nominalnya sesuai dengan audit BPK," ujar Sri Mulyani saat menjelaskan realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan, dana kompensasi untuk PLN dianggarkan dengan mempertimbangkan ruang yang dimiliki oleh pemerintah atas kecukupan anggaran. Oleh karena itu, pembayaran baru dilakukan pada hari-hari akhir pelaksanaan APBN 2019.

"Untuk pembayaran kompensasi tidak kita taruh disini (anggaran belanja subsidi). Karena itu digolongkan ke dalam belanja lainnya dan itu pembayarannya tergantung dari space anggaran," jelasnya.

Pemerintah pada 2019 menganggarkan subsidi listrik untuk PLN di angka Rp 52,7 triliun. Sementara itu, pemerintah juga menganggarkan subsidi BBM dan LPG 3 Kilogram (Km) mencapai Rp 84,2 triliun. "Ini adalah realisasi 2019," jelas Sri Mulyani.

PT PLN (Persero) mencatat kenaikan penjualan listrik sebesar 10,91 Tera Watt hour‎ (TWh) pada 2019. Sayangnya, pertumbuhan penjualan listrik ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, realisasi penjualan listrik pada 2019 mencapi 245,52 TWh, mening‎kat 10,91 TWH dari tahun sebelumnya sebesar 234,61 TWh.

"Penjualan listrik semakin meningkat 2019, total 245,52 TWh," kata Zulkifli, saat rapat dengn Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1/2020). 

Namun jika dibandingkan penjualan listrik 2018, pertumbuhan penjualan listrik 2019 lebih rendah. Realisasi penjualan listrik 2018 ‎234,16 TWh meningkat sebesar 11,48 TWh dari relisasi penjualan listrik 2017 sebesar 223,13 TWh.