POLITIK - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pemerintah akan memperbanyak jumlah nelayan dan kapal ikan di Natuna, Riau. Namun, itu bukan berarti nelayan asli Natuna tidak diperhatikan.
"Jangan salah paham. Seakan-akan kita mau ngedrop nelayan dari luar Natuna ke sini. Kemudian nelayan Natunanya tidak diperhatikan. Justru prioritas diberikan pada nelayan setempat," kata Mahfud di Natuna, Rabu (15/1/2020).
Dia menuturkan, semuanya akan dikoordinasikan dengan gubernur serta bupati setempat. Untuk teknisnya nanti Kementerian KKP yang mengkoordinir.
"Setelah pertemuan ini, mungkin secara agak lebih teknis nanti Kementerian KKP akan mengkoordinasikan secara lebih detail lagi dengan Pemda setempat," ungkap Mahfud.
Dia menambahkan, mobilisasi nelayan pantura ke Natuna sebenarnya belum didaftarkan.
"Dari Pantura yang akan ke Natuna belum didaftarkan. Memang belum. Kan ini baru inventarisasi. Justu hari ini langkah-langkah itu dibicarakan. Di mana posisi nelayan-nelayan setempat, apa saja yang diperlukan di sini," ujarnya.
Mahfd memastikan, Natuna akan dijaga ketat oleh sejumlah aparat pengamanan.
"Rapat tadi di atas KRI Semarang berjalan dengan sangat serius. Dan memastikan instruksi Presiden untuk menjamin kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia, terutama sekarang yang menjadi berita itu Natuna," kata Mahfud.
Selain itu, masih kata dia, dampak kejadian di Natuna, baik pemerintah pusat maupun daerah akan memberikan perhatian dalam melakukan sejumlah pembangunan. Menurut dia, jika kondisi kondusif, banyak investor yang mulai mencari dan masuk ke Natuna.
"Kalau situasinya kondusif, di sini juga sudah banyak investor-investor yang mulai bertanya. Bagaimana caranya kami inves ke sana, tetapi mendapatkan jaminan keamanan dan mudah? Ya itu semua yang menyangkut soal listrik, soal minyak (BBM), pengamanan, dan sebagainya. Itu sudah dibicarakan tadi. Dan kita akan segera laksanakan," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar